Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Pengamat: Blunder!

JAKARTA – Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut Di keputusan Muhammadiyah yang Mengungkapkan Berencana Merasakan tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Saya sebenarnya agak terkejut Di keputusan Muhammadiyah Merasakan (IUP). Sebab Muhammadiyah biasanya Pada ini kalau Memutuskan keputusan sangat rasional dan berdasarkan Di kajian-kajian,” jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).

Justru Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah Merasakan tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.

“Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Sebab seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain Di Muhammadiyah,” imbuhnya.

Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah Memiliki Pengalaman Hidup Untuk mengelola Usaha tambang. Sebab, domainnya itu adalah Belajar.

“Kalau mengelola Belajar, Fasilitas Medis itu sudah menjadi domainnya. Tapi Untuk tambang, itukan belum pernah sama sekali,” tegas Fahmy.

Fahmy pun menyoroti pernyataan Di Muhammadiyah yang fokus Di dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, Di ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli Di hal itu.

Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

“Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak Berencana melakaukan reklamasi Sebab biayanya cukup besar. Justru biaya lebih Di keuntungan yang didapat,” ujarnya