Ide Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober, Karena Itu Berdasarkan Cc?

Jakarta, CNN Indonesia —

Informasi tentang Ide pembatasan BBM Bantuan Pemerintah Pertalite terus berkembang. Hingga Di Ini belum ada yang pasti tentang kriteria kendaraan mana saja yang boleh dan dilarang menggunakannya.

Ide pembatasan awalnya terindikasi bakal berlaku Di 1 September menurut perkataan Arifin Tasrif Di akhir masa jabatannya sebagai Pejabat Tingginegara ESDM.

Akan Tetapi Pejabat Tingginegara ESDM yang Mutakhir, Bahlil Lahadalia, menjelaskan September merupakan masa sosialisasi. Sedangkan Ide penerapan pembatasan terindikasi Di 1 Oktober.

“Memang ada Ide begitu (berlaku 1 Oktober), Lantaran begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang Lagi saya bahas,” Bahlil, Selasa (27/8).

Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) yang ditanyai Yang Berhubungan Bersama hal ini Di Rabu (28/8) mengatakan ‘belum ada keputusan’ tentang pembatasan BBM Bantuan Pemerintah.

“Saya kira kita masih Di proses sosialisasi, kita Berencana melihat Di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada Diskusi,” kata Jokowi.

Kriteria

Pekan lalu Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite masih dirumuskan Akan Tetapi kata dia tak berubah Di draf peraturan yang pernah dibuat.

Di draf itu salah satu kriteria pembatasan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kendaraan Pribadi yang diizinkan mengisi Pertalite hanya Di bawah 1.400 cc dan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di bawah 250 cc.

Sambil Itu Untuk BBM Bantuan Pemerintah Biosolar hanya boleh dipakai Kendaraan Pribadi Di bawah 2.000 cc.

“Ya kita hasilnya Di Diskusi menko ya, semua tidak ada yg berubah Di situ,” ucap Dadan.

Bahlil Membeberkan dasar regulasi pembatasan Berencana berupa peraturan Pejabat Tingginegara (Permen) ESDM. Sebelumnya Itu sempat diwacanakan dasar regulasinya adalah revisi revisi Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Energi.

Pembahasan revisi peraturan itu kemungkinan tak dilanjutkan.

(fea)