Jakarta, CNN Indonesia —
Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengundang perwakilan ojol Bagi diskusi menyoal legalitas para pekerja.
“Kami menunggu adakah undangan Didalam kementerian kepada kami Bagi menindaklanjuti seperti apa yang Berencana dilakukan Kemenhub atau perintah Di Permintaan mitra ojol,” kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).
Igun menjelaskan komentar Pembantu Presiden Tim Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengamini ojol Memperoleh landasan Undang-Undang masih berbentuk pernyataan politis dan belum ada tindak lanjut Didalam pernyataan itu.
Sebelumnya Budi Karya Memberi Dukungan Bagi pembuatan Undang-Undang Bagi legalitas ojol.
“Itu satu usulan yang baik agar landasan Aturantertulis itu dibuat, kami setuju Bagi dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern Didalam apa yang dimintakan Didalam para ojol,” kata Budi Di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (29/8).
Selain belum ada tindak lanjut soal pembuatan Undang-Undang yang merupakan salah satu Didalam enam Skor yang dituntut Unjuk Rasa ojol, Igun juga bilang Hingga Pada Ini belum ada perubahan tarif dan pendapatan usai ratusan ojol Melakukan unjuk rasa Di Jalan Medan Merdeka Barat (Patung kuda) Di Kamis (29/8).
“Kayaknya belum ada (perubahan tarif dan pendapatan) hari ini Karena Itu hanya sebatas pernyataan Menhub kemarin itu saja,” tuturnya.
Aki unjuk rasa Di Jakarta kemarin yang melibatkan Di 500 hingga 1.000 ojol setidaknya punya enam Skor Permintaan Hingga pemerintah.
Pertama, soal revisi dan penambahan pasal Di Peraturan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil Bagi mitra ojek online dan kurir online Di Indonesia.
Kedua, ojol meminta Kominfo wajib Menimbang dan Meninjau segala bentuk kegiatan Usaha dan Inisiatif aplikator yang Dikatakan mengandung unsur ketidakadilan Di pengemudi ojol dan kurir online Di Indonesia.
Ketiga, ojol ingin Inisiatif layanan tarif hemat Bagi pengantaran Produk Internasional dan Minuman Di semua aplikator dihapus sebab dinilai tidak manusiawi dan Memberi rasa ketidakadilan Di mitra driver ojol dan kurir online.
Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran Produk Internasional dan Minuman Di semua aplikator.
Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada penndapatan mitra driver.
Keenam, legalkan ojol Di Indonesia Didalam membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian Yang Terkait Didalam yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.
(can/fea)
Artikel ini disadur –> Cnnindonesia News: Menhub Setuju Aturantertulis Ojol, Asosiasi Driver Minta Diundang Diskusi