Raker Bersama Banggar Wakil Rakyat, Menko Polkam Usul Tambahan Biaya Rp3 Triliun

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Politik, Hukum, dan Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun. Tambahan Biaya tersebut Bagi menjalankan Langkah yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Pada Diskusi Kerja (Raker) Bersama Badan Biaya (Banggar) Wakil Rakyat. Di Diskusi tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pejabat Tingginegara Koordinator (Menko) Tim Menteri Pejabat Tingginegara Merah Putih mengusulkan tambahan Biaya Bagi Tahun Biaya (TA) 2025.

Hadir Di Diskusi tersebut, tujuh Menko Di lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Perpindahan Penduduk Internasional, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Di Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Bersama beban tugas yang Lebih berat tanpa Dukungan Biaya yang memadai hal tersebut Berencana sulit Bagi direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Pada ini Ke Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Bersama kementerian dan lembaga Bagi Menyimak segala permasalahan secara langsung. Sambil penanganan Topik Polkam Di menjaga stabilitas politik dan Keselamatan nasional sangat membutuhkan Kecepatanakses Ke Di koordinasi, sinergi, dan eksekusi Ke lapangan.

“Di Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Komunitas (dumas) yang jumlahnya Ke Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Supaya banyak laporan yang tidak tertangani Bersama baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Komunitas Pada kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Biaya ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Tim Menteri Pejabat Tingginegara Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Biaya Bagi 2025 yaitu, Setelahnya Itu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keselamatan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun.