Kementerian Komdigi Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pegawai

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ditengah melakukan investigasi Di dugaan Intrusi yang berdampak Ke kebocoran data internal pegawai. Walaupun data yang terdampak bersifat umum, Kemkomdigi memastikan bahwa langkah cepat telah diambil Untuk menjaga Perlindungan informasi dan Menginformasikan pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementerian telah mendeteksi upaya Intrusi Di Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemkomdigi.

“Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan Intrusi, menutup semua celah Perlindungan, serta memperkuat sistem Lini Dibelakang siber,” ujar Alexander Di Kantor Kemkomdigi, Jl Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta, Selasa (3/2/2025).

Investigasi ini mencakup audit mendalam Di infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan Kegiatan mencurigakan Untuk jaringan Kemkomdigi. Di Di Itu, seluruh unit Di bawah Kemkomdigi telah diperintahkan Untuk melakukan audit Perlindungan internal dan Memperbaiki kapasitas respons Di insiden siber. Kemkomdigi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan Bersama implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Perundang-Undangan PDP).

“Setiap individu yang Bersama sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Sambil Itu, penyalahgunaan data dapat berujung Ke pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” jelasnya.

Kemkomdigi juga mengimbau Komunitas Untuk lebih waspada Di potensi penyalahgunaan data pribadi. Kemkomdigi berkomitmen terus memperkuat infrastruktur Perlindungan siber nasional dan Memperbaiki Standar sistem Perlindungan Untuk melindungi data pribadi Komunitas Indonesia.

“Kemkomdigi Berencana terus Memberi informasi terbaru mengenai perkembangan investigasi ini guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.”

(zik)