Pengawas Pencoblosan Suara Minta Komisi Pemilihan Umum Percepat Tahapan PSU: Rawan Politik Uang!

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pencoblosan Suara) meminta Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Sebagai segera merampungkan proses tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab sebagai lembaga pengawasan, Pengawas Pencoblosan Suara butuh persiapan Sebelumnya pelaksanaan PSU.

“Tahapannya dimulai kapan dan bagaimana? Proses-proses yang dilakukan Bersama teman-teman Komisi Pemilihan Umum sampai sejauh mana? Lantaran Kami, Pengawas Pencoblosan Suara Berencana mengikuti pola tahapan yang digariskan Bersama teman-teman Komisi Pemilihan Umum. Kami tidak bisa membuat tahapan,” kata ketua Pengawas Pencoblosan Suara Rahmat Bagja, Senin (3/3/2025).

Apalagi, kata Bagja, pelaksanaannya sangat rawan Berencana terjadinya politik uang.

“Lalu kami menyampaikan juga kepada Komisi Pemilihan Umum harus Diprioritaskan, Sebagai apa? Pertama adalah ini bulan Ramadan, tentu hal-hal yang berkaitan Bersama politik uang dan kawan-kawan, kemungkinan itu ada Berpotensi Sebagai dilakukan, yang kami harap itu tidak terjadi,” ujarnya.

Ke sisi lain, Bagja juga menyampaikan Yang Berhubungan Bersama Dana pelaksanaan PSU ini. Dia menyebut jika Dana sudah jelas, Sebagai memitigasi Pelanggar politik uang Pada pencalonan pihaknya Berencana mengaktifkan petugas pengawasan badan ad-hoc.

“Karena Itu, kami berharap proses tahapannya jelas dan cepat dan juga Dana adhoc ada Supaya Lalu Panwas adhoc bisa bergerak lagi,” tuturnya.

Walaupun belum ada kejelasan soal Dana tersebut, Bagja mengaku dia telah memerintahkan jajaran Ke Lokasi Sebagai melakukan proses patroli menjelang pelaksanaan PSU ini.

“Lalu, kami menyampaikan kepada teman provinsi dan Kabupaten/kota Sebagai berkoordinasi kembali Bersama unsur-unsur sentra Gakkumdu, Lantaran polisi dan jaksa jika berkaitan Bersama pidana politik uang itu berkaitan Bersama sentra Gakkumdu yang melibatkan polisi dan jaksa,” pungkasnya.