Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari Dipecat, Istana Pastikan Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Serentak Tetap Sesuai Jadwal

JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Serentak 2024 Akansegera berlangsung sesuai jadwal meski Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy’ari Bersama jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara). Sebelumnya Itu, DKPP memberhentikan Hasyim Untuk sidang putusan Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda.

“Pemerintah memastikan Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, Lantaran terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu Sebagai mengisi kekosongan anggota Lembaga Negara,” ujar Koordinator Staf Khusus Ri Ari Dwipayana Untuk keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Pemerintah, kata Ari, juga menghormati putusan DKPP Yang Berhubungan Bersama pencopotan jabatan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Lembaga Negara.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani Kartu Merah kode etik Bersama Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat,” kata Ari.

Ari menambahkan bahwa Istana Akansegera menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut Bersama menerbitkan Keputusan Ri (Keppres).

“Mengenai Pembatasan pemberhentian tetap Sebagai Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari Bersama DKPP Akansegera ditindaklanjuti Bersama penerbitan Keputusan Ri,” tandas Ari.

Sebelumnya Itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Bersama jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara).

Hal ini menjadi putusan DKPP Untuk sidang putusan Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Bersama Pengadu.

“Dua, Memberi Pembatasan pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Sebelum putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang Heddy Lugito Ke Ruang Diskusi Utama DKPP, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Ri RI Sebagai melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Sebelum putusan ini dibacakan. “Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.