Buruh Tuntut Perundang-Undangan Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

JAKARTA – Ri Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Aksi Keluhan Masyarakat unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga Menentang kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan Fluktuasi Harga Disekitar 2,8%.

Said menandaskan, Didalam kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli Kelompok kini juga Lebihterus menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah Perundang-Undangan Ciptaker atau Omnibus Law.

“Sekarang Fluktuasi Harga 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law,” kata Said selepas mengantar massa buruh Aksi Keluhan Masyarakat Ke Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama Didalam kenaikan ASN, TNI dan Polri.

“Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Fluktuasi Harga 2,8%. Sambil Itu, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%,” tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan Topik Kesejajaran dan kepastian para pekerja Ke Indonesia lebih mengancam dibandingkan Topik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Karenanya kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat Didalam Topik tapera, jauh lebih berat Didalam Topik JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat Didalam Topik-Topik perburuhan lainnya,” tegas Said.

Ri Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh Berencana mogok kerja nasional berujung Ke penghentian produksi dan berpengaruh besar Pada ekonomi. Hal itu terjadi apabila Keinginan judicial review atau uji materil Yang Berhubungan Didalam pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (Perundang-Undangan) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk kami Omnibuslaw Perundang-Undangan Cipta Kerja harga mati. Karenanya kami berharap Pemerintahan Hingga Didepan bisa Mengintroduksi Perpu Untuk mencabut Perundang-Undangan Cipta Kerja. Aksi Keluhan Masyarakat hari ini serempak Ke beberapa Daerah kalau tidak didengar pasti Berencana mogok nasional,” terang Said.

“Kami Menyusun mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Lantaran kita harus menunggu jadwal Didalam MK. Kita Berencana persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih Didalam 5 juta buruh Berencana terlibat Untuk mogok nasional Didalam bentuk stop produksi,” jelasnya.