Politikus Perindo Usul Wantimpres Karena Itu Dewan Pertimbangan Nusantara, Bukan DPA

JAKARTA – Ketua Bidang Penggalangan Milenial dan Gen Z DPP Partai Perindo David V. H Sitorus menyoroti wacana perubahan Dewan Pertimbangan Pemimpin Negara (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang Lagi dibahas Badan Legislasi (Baleg) Lembaga Legis Latif. David mengusulkan Dewan Pertimbangan Nusantara sebagai nama pengganti Wantimpres, bukan DPA.

Dirinya tak mempersoalkan jika Baleg ingin melakukan perubahan kelembagaan tersebut. Mengingat, sebagaimana diatur Di undang-undang, Pemimpin Negara berhak membentuk Dewan Pertimbangan. Hanya saja, kata dia, ia mengkritisi perubahan nomenklatur tersebut menjadi DPA. Pasalnya, hal ini secara jelas bertentangan Bersama konstitusi.

“Karena Itu kalau saya menyarankan sebaiknya dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan, tetapi tidak menggunakan Dewan Pertimbangan Agung, Lantaran itu telah dihapus Bersama konstitusi. Jangan sampai nanti multitasir,” kata David Di dihubungi, Rabu (10/7/2024).

“Karena Itu sebaiknya dibentuk saja nama lain. Misalnya Dewan Pertimbangan Nusantara atau Dewan Pertimbangan apa pun yang merujuk Di kewenangan, kelembagaan diamanatkan Bersama Pasal 16 Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

Berencana tetapi, jika Baleg Lembaga Legis Latif tetap memaksa Untuk mengubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, David memandang bahwa perubahan ini Berencana menimbulkan penafsiran Di Di Komunitas. “Karena Itu supaya tidak multitafsir, menurut saya ini berkenaan Bersama konstitusi sebaiknya dihapus saja. Itu menurut saya masih Yang Berhubungan Bersama kelembagaan atau Yang Berhubungan Bersama usulan Dewan Pertimbangan Agung tersebut,” pungkasnya.

Diketahui, Baleg menyetujui revisi Perundang-Undangan tentang Wantimpres menjadi RUU inisiatif Lembaga Legis Latif dan dibawa Hingga paripurna Untuk persetujuan. Setidaknya, ada tiga subtansi perubahan.

Pertama, terletak Di nomenklatur Di Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedua, Yang Berhubungan Bersama jumlah keanggotaan.

Jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan Pemimpin Negara. Perubahan ketiga, RUU Wantimpres Berencana mengatur syarat menjadi anggota DPA.

(rca)