Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online

JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Merangsang Pansus Judi Online (Judol) Sebagai Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini Yang Berhubungan Bersama maraknya Perkara Pidana Hukum judol Lewat pendirian layanan jasa pembayaran Dari Manajer judol.

“Hadirnya pansus Sebagai Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,” ujar Aboe merespons usulan Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Pansus Judol Hingga Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Politikus PKS ini mengaku prihatin Akansegera maraknya transaksi judol yang Lebihterus digemari Kelompok hingga anggota dewan. Apalagi banyak Perkara Pidana Hukum bunuh diri akibat judol. Sebab itu, ia Akansegera Merundingkan usulan pembentukan Pansus Judol ini bersama fraksi-fraksi Hingga Dewan Perwakilan Rakyat.

“Sosialisasikan Akansegera kita lakukan Bersama sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran judol yang diduga didukung Dari sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank,” tegasnya.

Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan Hingga Bangsa. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut Hingga Bangsa.

Sebelumnya, Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan kembalikan pendapatan judol Hingga Bangsa dan segera dibentuk Pansus Judol.

“OJK maupun Banksentral wajib melakukan audit investigasi Pada lembaga keuangan bank dan non bank yang diduga Yang Berhubungan Bersama judol yang hingga Di ini luput dilakukan Pada lembaga keuangan secara rutin,” katanya.

Sebagai mencegah pemilik judol Memperoleh layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting Sebagai mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang Yang Berhubungan Bersama Bersama judi online.

Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat Pada lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik Sebagai memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan Bersama judi online.