HGU IKN hingga 190 Tahun Melebihi Hukum Kolonial

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemimpin Negara No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) sebagai turunan atas revisi Aturantertulis No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa Lewat penetapan Aturantertulis No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Aturantertulis No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa. Perpres yang ditandatangani Di 11 Juli 2024 Bersama Pemimpin Negara Jokowi, Memperoleh sorotan perihal beleid pasal 9 yang membuka Potensi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Komentar soal pemberian HGU hingga 190 tahun Sebelumnya Itu telah menjadi sorotan Bersama Komunitas, yang Disorot bertentangan Bersama semangat Aturantertulis No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Justru melebihi hukum kolonial Agrarische Wet 1870 yang hanya memberi konsesi Di 75 tahun.

“Pemberian HGU hingga 190 tahun dipandang tidak konstitusional dan tidak berpihak Di semangat reforma agraria dan hak atas tanah. Setara Institute memandang bahwa proses pemberian HGU Bersama semangat Sebagai memikat Penanaman Modal Asing secara tidak sehat, Berpeluang menimbulkan Kartu Peringatan Hakasasi Manusia berkelanjutan. Apalagi integrasi prinsip Usaha dan Hakasasi Manusia sama sekali tidak menjadi konsideran Keputusan-Keputusan Yang Terkait Bersama Bersama IKN dan percepatan pembangunan IKN,” ujar Peneliti Usaha dan Hakasasi Manusia SETARA Institute, Nabhan Aiqani Lewat keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Sejauh pembacaan atas Aturantertulis No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa Lewat penetapan Aturantertulis No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Aturantertulis No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Bangsa, menurut Nabhan, sama sekali tidak ditemukan klausul tentang pemenuhan aspek Hakasasi Manusia Bersama entitas Usaha Di peranjian Penanaman Modal Asing maupun perdagangan, Di mana prinsip Usaha dan Hakasasi Manusia Di ini telah menjadi rezim hukum internasional dan juga rezim pasar Dunia. “Ketiadaan adopsi prinsip ini menjadi salah satu hambatan Untuk investor Sebagai terlibat Di pembangunan IKN,” ujarnya.

Dia mengatakan, prinsip Usaha dan Hakasasi Manusia menekankan bahwa setiap Kesepakatan Penanaman Modal Asing harus memastikan penghormatan perusahaan Pada Hakasasi Manusia. UN Working Group on Business and Human Rights merekomendasi kepada Pemerintah Sebagai Mengkaji beberapa aspek meliputi penilaian dampak Hakasasi Manusia Sebelumnya menyelesaikan Kesepakatan Penanaman Modal Asing, memasukkan klausul Di Kesepakatan Penanaman Modal Asing Bangsa-perusahaan yang mengharuskan perusahaan menghormati Ham, dan menerapkan proses uji tuntas Ham (proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak buruk Hakasasi Manusia yang aktual dan potensial).

Belajar Bersama Pengalaman Hidup Uni Eropa, Lewat regulasi The 2012 ‘EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy’ yang menekankan komitmen Sebagai memajukan perlindungan Hakasasi Manusia Di hubungan eksternal, termasuk Keputusan perdagangan. Regulasi ini menyerukan tindakan Sebagai memasukkan Hakasasi Manusia Di Di Penilaian Dampak, terutama perjanjian perdagangan yang mempunyai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

“Dibandingkan Bersama mengobral HGU, investor justru lebih membutuhkan kepastian prinsip Hakasasi Manusia, Ketahanan dan antikorupsi Di tata kelola Penanaman Modal Asing. Sebab kepastian berbisnis bukan melulu Di aspek ketersediaan lahan tetapi sangat ditentukan Bersama aspek social acceptance atau penerimaan sosial yang mendukung operasionalisasi Usaha,” pungkasnya.