Non-SNI, Kemenperin Amankan Puluhan Ribu Speaker Aktif Senilai Rp10,2 Miliar

JAKARTA – Untuk rangka menjaga daya saing dan produktivitas industri Untuk negeri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengamankan sebanyak 25.257 unit speaker aktif yang tidak Memperoleh SPPT-SNI. Nilai puluhan ribu speaker Untuk tiga perusahaan itu mencapai Rp10,2 miliar.

Kemenperin menegaskan, pengawasan Di produk industri adalah langkah penting Untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan Di regulasi yang berlaku Untuk rangka Keselamatan, Kesejaganan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L) serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

“Kami Berencana terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar Hingga Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Untuk keterangannya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Puluhan ribu speaker aktif itu diamankan Badan Standardisasi dan Aturan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Untuk tiga perusahaan. Secara terinci, ketiga perusahaan tersebut adalah PT BSR sebanyak 24.099 unit Bersama nilai Disekitar Rp8,6 miliar, PT SEI sebanyak 353 unit Bersama nilai Disekitar Rp1,4 miliar, dan PT PIS sebanyak 805 unit Bersama nilai Disekitar Rp281,7 juta.

“Ketiganya diwajibkan Untuk menghentikan kegiatan Perdagangan Masuk Negeri dan dilarang Untuk mengedarkan produk tersebut,” ungkap Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi.

Menurut Andi, temuan ini Yang Berhubungan Bersama ketidakpatuhan pelaku usaha Untuk memenuhi Syarat SNI yang dinyatakan Untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.

Hasil pengawasan Di PT BSR, PT SEI, dan PT PIS Di bulan Juli 2024 Hingga Jakarta, Menunjukkan adanya produk speaker aktif hasil importasi Untuk RRT yang tidak Memperoleh SPPT-SNI. Ketiadaan SPPT-SNI Di produk tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan Keselamatan dan keselamatan User serta merugikan produsen Untuk negeri.

“Produk yang tidak Memperoleh SPPT-SNI ini Berpotensi Untuk merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kami tidak Berencana menoleransi Pelanggar semacam ini,” tegas Kepala BSKJI.

Speaker aktif merupakan produk yang termasuk Untuk daftar SNI wajib dan larangan terbatas (lartas) yang proses importasinya memerlukan dokumen SPPT-SNI Bersama kode Harmonized System (HS) sesuai Syarat yang berlaku.