PADSK Mendorong Fungsi Pra-Penanganan Terjadinya Sengketa Konstruksi

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani sebagai salah satu pendiri Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) mengingatkan agar PADSK selaku stakeholder APS dapat menyampaikan usulan perbaikan Perundang-Undangan No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang belum secara rinci Menyoroti tentang APS. Ini Berencana mendukung dan memberi dasar hukum yang lebih kuat Di penggunaan APS.

“Saya Mendorong PADSK memelopori penyempurnaan Perundang-Undangan No. 30 Tahun 1999 agar penyelesaian sengketa konstruksi bisa lebih baik lagi,” ungkap Arsul Di Peristiwa International Conference bertemakan ‘Synchronizing the application of FIDIC Contracts with specific related project country’s regulation to avoid disputes’ Di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Konferensi internasional yang berlangsung Pada dua hari diselenggarakan Dari PADSK dan Society of Construction Law Indonesia (SCLI). Di Kontek Sini sebagai host adalah Ketua Umum PADSK dan SCLI, Prof. Sarwono Hardjomuljadi, yang juga dikenal sebagai pendorong fungsi “avoidance” (Pra-Penanganan) terjadinya sengketa konstruksi yang masuk Di Perundang-Undangan 2 Tahun 2017 dan Sesudah Itu FIDIC Contract Edisi 2017.

Di sambutannya, Pembantu Presiden Tim Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis, menekankan perlunya penyelarasan pemahaman Kesepakatan konstruksi dan harmonisasi Di standar Kesepakatan yang digunakan Di Indonesia sebagai langkah awal mengeliminasi potensi sengketa konstruksi.

Sebagai itu, Pembantu Presiden Tim Menteri PUPR Mendorong agar sinergi Sebagai menjembatani Kesepakatan Di peraturan serta Keputusan nasional Supaya mampu Memperbaiki efisiensi dan efektivitas, Memangkas risiko dan Memperbaiki Standar pengadaaan, serta mewujudkan value for money.

“Semuanya bertujuan Mendorong tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Abdul Muis.

Kepala Negara The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) Jeremy Glover Merespons Positif kegiatan konferensi internasional dan menekankan Prestasi fungsi “avoidance” atau Pra-Penanganan sengketa penting Sebagai mendukung Prestasi proyek dan dimulai Sebelum Sebelumnya sengketa tersebut terbentuk.

“Saya mendukung penuh kegiatan dan Mendorong agar PADSK dan SCLI dapat menjangkau lebih banyak pihak Sebagai mensukseskan Pra-Penanganan sengketa,” tutur Jeremy.

Konferensi internasional diikuti 250 peserta Di 20 Bangsa Menyoroti beragam topik Menarik Perhatian mulai regulasi Yang Terkait Di penyelesaian sengketa Di Asia, pembaharuan Kesepakatan FIDIC 2017, dan bentuk penyelesaian sengketa serta Alat Lunak Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) Di proyek-proyek Di Asia maupun Bangsa lain.