Jokowi Terbitkan Perpres Izin Usaha Tambang Bagi Ormas Keagamaan

JAKARTA – Ri Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang Bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Aturan tersebut diatur Di Peraturan Ri (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Ri Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Penanaman Modal.

“Di rangka peningkatan Kesejaganan Komunitas, WIUPK yang berasal Bersama Area Mantan PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Bersama Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 5A dikutip Bersama aturan tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan keagamaan itu harus memenuhi kriteria dan Memperoleh organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan Kesejaganan Komunitas/umat. Penawaran izin usaha tambang itu berlaku Di jangka waktu 5 tahun Dari peraturan berlaku.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (1) berlaku Di jangka waktu 5 (lima) tahun Dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku,” bunyi aturan tersebut.

Nantinya, Pembantu Ri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Pembantu Ri / kepala badan yang Melakukan urusan pemerintahan Di bidang Penanaman Modal/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas. Berdasarkan WIUPK, ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki Bersama Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

“Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan mengajukan permohonan IUPK Lewat Sistem OSS,” bunyi aturan tersebut.