Dewan Pers Catat 28 Peristiwa Pidana Tindak Kekerasan Dialami Jurnalis Sepanjang 2024

JAKARTA – Dewan Pers mencatat terjadi 28 laporan tindakan Tindak Kekerasan Di jurnalis yang terjadi Pada Januari-Juni 2024. Tindak Kekerasan itu pun telah ditindaklanjuti Dari Dewan Pers Melewati Satgas Tindak Kekerasan Di Wartawan/Pers.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, 28 Peristiwa Pidana Tindak Kekerasan tersebut berupa berbagai hal mulai Di ancaman, pelarangan liputan, Tindak Kekerasan fisik, teror hingga teror Melewati WhatsApp jurnalis Lantaran Melaporkan dugaan tindak pidana Kejahatan Keuangan.

“Ada 28 Tindak Kekerasan Dari Januari sampai Juni, ada ancaman, pelarangan liputan, Tindak Kekerasan fisik, teror dan intimidasi, penuntutan hukum, serangan digital,” tutur Ninik Di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).

Ninik menyebutkan, 28 Peristiwa Pidana itu terjadi sejumlah Daerah. Rinciannya, 2 Peristiwa Pidana Di Jawa Timur; 3 Peristiwa Pidana Jawa Ditengah; 4 Peristiwa Pidana Di Sulawesi Ditengah; 3 Peristiwa Pidana Sulawesi Selatan.

Di Itu, 3 Peristiwa Pidana DKI Jakarta; 1 Peristiwa Pidana Maluku; 2 Peristiwa Pidana Di Maluku Utara; 1 Peristiwa Pidana Di Papua Barat; 1 Peristiwa Pidana Di Papua Ditengah; 2 Peristiwa Pidana Di Denpasar; 2 Peristiwa Pidana Di Bengkulu; 2 Peristiwa Pidana Di Papua Ditengah; 1 Peristiwa Pidana Di Sumatera Utara, dan 1 Peristiwa Pidana Di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Peristiwa Pidana Tindak Kekerasan Di jurnalis ini tidak berdasarkan delik aduan. Agar, apabila terjadi Tindak Kekerasan Di jurnalis, sudah seharusnya aparat penegak hukum turun segera menanganinya. “Tindak Kekerasan ini tidak perlu ada delik aduan, Karena Itu kalau ada kejadian, langsung turun. Tidak juga mengenal kata damai saja, itu udah salah,” ungkap dia.

Ninik menambahkan, Di ini Dewan Pers menyebut perlindungan kepada jurnalis belum benar-benar menyeluruh. Meski Dewan Pers sudah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tetapi hal itu hanya sebatas perlindungan fisik.

Ninik Mendorong agar tidak hanya ada Memorandum of Understanding (MoU) semata Di Dewan Pers Di aparat penegak hukum Sebagai menangani Peristiwa Pidana Tindak Kekerasan Di jurnalis. Negeri perlu hadir secara lebih Menyediakan perlindungan kepada jurnalis yang Memiliki peranan penting. “Saya Mendorong adanya Peraturan Jaksa Agung (Perja) Dari Kejaksaan atas hal ini dan juga saya sudah sampaikan kepada Polri Sebagai adanya Perkap (Peraturan Kapolri),” ujar Ninik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menambahkan Kejaksaan Di Dewan Pers telah Memiliki MoU mengenai Pra-Penanganan dan penanganan keselamatan jurnalis. Diakui Harli, Peristiwa Pidana Tindak Kekerasan Di jurnalis dipandang Korps Adhyaksa sebagai suatu yang sangat urgen.

“Melihat bagaimana situasi Situasi sekarang yang dialami teman-teman media Di lapangan, kami melihat bahwa kami perlu menggandeng Dewan Pers sebagai lembaga yang paling tepat Sebagai menjawab itu,” katanya.