Aset Negeri Capai Rp13.000 T per 31 Desember 2023

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi keuangan pemerintah ditunjukkan Di neraca per 31 Desember 2023 terdiri Di aset sebesar Rp13.072,8 triliun. Aset tersebut naik Di 6,06 persen Di catatan Ke periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12.325,45 triliun berdasarkan data yang tertuang Di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.

Selain aset, posisi keuangan pemerintah terlihat Di total kewajiban Negeri sebesar Rp9.536,7 triliun dan posisi ekuitas Negeri sebesar Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah pun naik dibanding catatan Ke 2022 yang sebesar Rp8.920,56 triliun, sedangkan ekuitas naik tipis Di Rp3.404,89 triliun.

“Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi Dari pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas Di membaiknya kinerja penerimaan Negeri yang diikuti Didalam belanja pemerintah yang Lebih berkualitas,” jelas Sri Mulyani Di Pertemuan Paripurna Lembaga Legis Latif RI Di-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).

Ke kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 Didalam Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk Defisit Di Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun. Ke sisi lain, terdapat Surplus Di Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun.

“Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi Dari penerapan akuntansi berbasis akrual atau Dari laporan operasional mulai disusun Ke 2015,” kata Sri Mulyani.

Laporan Arus Kas Tahun 2023 Memberi informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas Negeri Pada tahun 2023. Arus kas bersih Di Karya operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih Di Karya Penanaman Modal Di Negeri minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih Di Karya pendanaan Rp445,8 triliun dan arus kas bersih Di Karya transitoris Rp88,7 triliun.

“Arus kas bersih Di Karya Penanaman Modal Di Negeri yang bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah Sebagai melakukan Penanaman Modal Di Negeri terutama Di rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur,” jelas Sri Mulyani.