Berikut Rincian Asumsi Makro 2025 usai Disepakati Pemerintah dan Lembaga Legis Latif

JAKARTA – Badan Dana (Banggar) Lembaga Legis Latif dan pemerintah mengesahkan pembicaraan pendahuluan mengenai Ide Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan Dana Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBN) 2025 . Keputusan tersebut juga menyepakati Ide Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang Di dalamnya terdapat target Kemajuan Keadaan Ekonomi Negara 2025 berkisar Di 5,3-5,6% Sebagai masuk Di asumsi makro 2025 .

“Sasaran pembangunan RKP 2025 Kemajuan ekonomi ditargetkan 5,3-5,6%,” kata Anggota Komisi IV Lembaga Legis Latif RI Andi Akmal Pasludin Untuk Diskusi tersebut Di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Keputusan tersebut Di ambil atas kesepakatan Diskusi Panitia Kerja (Panja) Banggar Lembaga Legis Latif Didalam Pejabat Tingginegara Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Pejabat Tingginegara PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Didalam keputusan ini, nantinya hasil tersebut Berencana dibawa Hingga Diskusi Paripurna Lembaga Legis Latif RI.

Keputusan lainnya juga ditetapkan penurunan tingkat Jurang Kaya Miskin menjadi 7-8%, angka tersebut naik Didalam sasaran yang diajukan pemerintah Sebelumnya, 6-7%. Lalu Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,379-0,382 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5%.

Samping Itu, Diskusi tersebut juga menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Aturan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025. Berdasarkan pembahasannya, disepakati bahwa kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro Di RAPBN 2025 Di lain Kemajuan ekonomi disepakati sebesar 5,1-5,5%, Lalu laju Ketidakstabilan Ekonomi 1,5-3,5%.

Lanjutnya besaran Kurs Mata Uang Kurs Mata Uang Nasional Rp15.300-15.900 per Matauang Asing AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2%. Berikutnya disepakati harga Migas mentah Indonesia USD75-85 per Barel, Lifting Migas Bumi 580-605 ribu barel per hari, serta Lifting Gas Bumi 1.003-1.047 ribu barel setara Migas per hari.

Ketua Banggar Lembaga Legis Latif, Said Abdullah juga berharap agar Aturan pendapatan Negeri bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan Untuk pembahasan panja. Untuk memenuhi harapan tersebut, diperlukan terobosan Aturan Sebagai sektor perpajakan dan Penerimaan Negeri Bukan Iuran Wajib (PNBP) 2025.

Samping Itu, Said memastikan, implementasi Undang-Undang Harga Pokok Penjualan (HPP) dan reformasi perpajakan berjalan Didalam efektif Supaya bisa memperbaiki sistem dan basis perpajakan. Meski demikian, tambah Said, memang tantangannya memang tidak mudah.

Sebab Di ini dihadapkan Didalam Kebugaran perekonomian Untuk negeri yang belum sepenuhnya kokoh.

“Apa yang saya sampaikan dapat disetujui?” kata Said.

“Setuju,” kata seluruh anggota fraksi.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025:

– Kemajuan ekonomi: 5,1 – 5,5%
– Laju Ketidakstabilan Ekonomi: 1,5 – 3,5%
– Kurs Mata Uang Kurs Mata Uang Nasional: Rp15.300 – Rp15.900 per USD
– Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2%
– Harga Migas Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel
– Lifting Migas bumi: 580 – 605 ribu barel per hari
– Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara Migas per hari