Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, Lembaga Legis Latif: Kebodohan!

JAKARTA – Lembaga Legis Latif mencecar BSSN dan Kominfo Yang Terkait Bersama kelalaian hingga menyebabkan Pusat Data Nasional Sambil (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper yang mengenkripsi data-data penting milik kementerian/lembaga. Parahnya lagi, data yang bisa diselamatkan hanya 2 persen saja dan tidak ada backup atau rekam cadang data yang ada.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Bangsa (BSSN) mengakui tak Memperoleh back-up atau cadangan data.

Agar, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat Bangsa Merasakan kerugian besar.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka Memperoleh masalah Untuk tata kelola. Hal tersebut disampaikannya Untuk Pertemuan Antara Komisi I Lembaga Legis Latif, Kominfo, dan BSSN Hingga Gedung Lembaga Legis Latif, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).

Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan.

Menurutnya, Kominfo dan BSSN harusnya sudah Mengetahui Akansegera serangan-serangan siber dan Memperoleh cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.

“Kalau tidak ada backup, bukan tata kelola, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, Lantaran cuma 2 persen (data yang diselamatkan), berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” ujar Meutya seperti dikutip Untuk kanal YouTube Komisi I Lembaga Legis Latif RI.

Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data Hingga Perpindahan Penduduk Internasional, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan Kelompok Indonesia masih beruntung Lantaran ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung Bersama PDNS, Agar data mereka masih aman.

“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” ucapnya.

“Yang paling patuh (setor data) Perpindahan Penduduk Internasional saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Lantaran ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” lanjut Muetya.

Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, Pada ini masih Melakukanupaya Sebagai melakukan perbaikan Pada data-data yang Menyambut serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandaraperetas.

(dan)