Dewan Perwakilan Rakyat Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Perdebatan Perdagangan Masuk Negeri Beras Bulog Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perdebatan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu Sebagai mendalami proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus Dari Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai melakukan pendalaman Yang Terkait Bersama Bersama proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri beras Bulog,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus Di Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terkait Bersama Bersama Perdebatan Perdagangan Masuk Negeri beras juga diperlukan Sebagai memperbaiki tata kelola sektor Pertanian Indonesia. Fernando ingin agar Negeri Hingga Di dapat lebih berpihak Di petani.

“Jangan sampai Negeri hanya mengandalkan Perdagangan Masuk Negeri dan tidak melibatkan petani difasilitasi Sebagai menjaga ketersediaan Ketahanan Pangan Untuk negeri,” jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang Bersama sengaja menikmati Keputusan Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. Supaya, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami Perdebatan Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. “Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati Keputusan Perdagangan Masuk Negeri beras,” tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Bersama dugaan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK Untuk menangani Tindak Kejahatan yang kami laporkan,” kata Hari Di Di Gedung KPK, Jakarta.