FK Unair Tuding Kemenkes ‘Ambil Alih’ Kolegium, Tuntut Dialog yang Setara-Bermartabat

Jakarta – Sejumlah fakultas kedokteran menyuarakan keprihatinan Yang Terkait Di sengkarut Belajar kedokteran dan layanan Kesejaganan Ke Indonesia. Menyusul Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad), keprihatinan yang sama kali ini diutarakan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair).

Sikap FK Unair dilatarbelakangi adanya mutasi sejumlah Praktisi Medis yang dinilai secara sepihak, hingga pernyataan Pembantu Pemimpin Negara Kesejaganan Budi Gunadi Sadikin disebut merendahkan profesi Praktisi Medis.

Hal lain yang juga kembali disoroti adalah independensi kolegium. Belakangan diklaim berada Ke bawah wewenang Kementerian Kesejaganan RI, meski secara regulasi turunan Undang Undang No. 17 Tahun 2023, Konsil Kesejaganan Indonesia (KKI) yang menaungi kolegium.

Spekulasi tersebut muncul pasca beberapa posisi pejabat KKI diisi Di mantan pegawai Kemenkes RI. Begitu juga Di Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang menggantikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

“Terdapat upaya sistematis Sebagai memindahkan kendali kolegium yang semula independen Ke Kementerian Kesejaganan, yang mengancam independensi akademik dan profesionalisme Untuk penentuan standar kompetensi Praktisi Medis,” bunyi seruan para Guru Besar FK Unair Untuk keterangan tertulis yang diterima detikcom Di Prof David Perdanakusumah.

Kekhawatiran semacam ini sebenarnya sudah muncul pasca Perundang-Undangan Terbaru disahkan, tetapi belakangan para Guru Besar menilai pemerintah Lebihterus Menunjukkan sikap otoriter, Di menolak dialog Di profesi kedokteran.

“Pertanyaan mendasar yang muncul bukan lagi sekadar tentang posisi administratif kolegium, tetapi menyangkut intervensi sistematis Di otonomi profesi kedokteran yang telah dibangun Pada puluhan tahun.”

Guru Besar FK Unair yang tergabung Untuk ‘Arek Kedokteran Suroboyo (Elemen Guru Besar dan Alumni FK-UNAIR)’ Lalu menolak tegas pengambilalihan kendali kolegium, berdasarkan turunan Perundang-Undangan No. 17 Tahun 2023.

Pihaknya juga mengecam mutasi sepihak dan pembekuan Inisiatif Belajar Praktisi Medis spesialis (PPDS) Ke RS vertikal, buntut Perkara Hukum Hukum bullying. Hal ini Lalu dikhawatirkan bisa berdampak Ke peserta PPDS yang bukan menjadi pelaku bullying, berakhir memperpanjang semester imbas terdampak penutupan Sambil Itu.

“Meminta Di tegas dilakukannya dialog nasional yang setara dan bermartabat Di Kementerian Kesejaganan, Organisasi Profesi Kedokteran, dan Institusi Belajar Kedokteran, demikian Skor lanjutan yang dibacakan Selasa (20/5/2025).

Para Guru Besar FK Unair mengaku siap Memperoleh segala konsekwensi Di seruan tersebut, tetapi terbuka Sebagai melakukan komunikasi Lebih Jelas Di Kemenkes RI.

Yang Terkait Di kegaduhan yang belakangan terjadi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman enggan Sebagai Menyediakan Tanggapan Lebih Jelas.

“Sebagai Topik-Topik tersebut, Di ini kami belum bisa Menyediakan komentar,” tegasnya kepada detikcom, Di dihubungi terpisah Selasa (20/5).

(naf/up)