Gaikindo Usul Di Pemerintah Beri Diskon PPnBM Untuk Kendaraan Pribadi Terbaru

Jakarta, CNN Indonesia —

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kembali meminta keringanan Ppn Pada pemerintah berupa penghapusan Ppn Penjualan atas Barang Dagangan Mewah (PPnBM) Pada Kendaraan Pribadi Terbaru. Aturan ini diharapkan dapat menggairahkan pasar Di Di lesunya penjualan.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto mengungkapkan usulan ini nantinya dapat diterapkan kepada Kendaraan Pribadi-Kendaraan Pribadi rakitan Indonesia Didalam Tingkat Kandungan Di Negeri (TKDN) jumlah tertentu.

“Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah bahwa perlu Barang Dagangan kali dilakukan lagi insentif Sambil seperti pasca Covid-19. Yaitu, pengurangan atau penghapusan PPnBM Untuk Kendaraan Pribadi-Kendaraan Pribadi yang diproduksi Di Di negeri Didalam TKDN tinggi, waktu itu 60 persen Di atas,” ucap Jongkie ditemui Di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (18/7).

Usulan Gaikindo ini sama seperti Aturan Sebelumnya Itu yang pernah diterapkan pemerintah Yang Berhubungan Didalam penghapusan PPnBM Kendaraan Pribadi Terbaru buatan Indonesia Di 2021.

Di itu pemerintah setuju ‘menyunat’ PPnBM Supaya harga Kendaraan Pribadi Terbaru model tertentu lebih terjangkau. Dampak Didalam Aturan tersebut adalah meningkatnya daya beli konsumen Berencana produk Produsen Kendaraan Di Di Wabah Dunia Covid-19.

Mengacu Di aturan Sebelumnya Itu, nilai diskon PPnBM berbeda-beda tergantung kategori yang ditetapkan, yaitu 25 persen, 50 persen dan 100 persen.

Jongkie mengatakan jika Aturan ini kembali bergulir bukan tidak Bisa Jadi menambah gairah Di industri Di negeri.

“Gunanya apa, supaya harganya lebih terjangkau. Dan pabrik-pabrik kita jalan lagi, baik pabrik mobilnya maupun pabrik komponennya. Dan justru kami batasi hanya Untuk Kendaraan Pribadi-Kendaraan Pribadi yang diproduksi Di negeri dan memakai TKDN tinggi,” kata dia.

Lewat usulan ini Jongkie menegaskan produsen tidak Memperoleh niat ‘menodong’ pemerintah Untuk keuntungan semata. Kata Jongkie Aturan ini Berencana menguntungkan semua pihak lantaran dapat memacu kegiatan industri menjadi lebih masif.

“Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang kepada pemerintah. Justru kami Berencana Meningkatkan pendapatan pemerintah jika volumenya Meresahkan Lantaran yang dihapus atau yang dikurangi habya PPnBM saja. Sedangkan PPN tetap dibayar, BBnKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan,” kata dia.

“Karena Itu Didalam Meningkatkan volume penjualan maka Meresahkan pula Didalam Ppn-Ppn yang lain tadi,” tutup Jongkie.

(ryh/fea)