Gaya Pengurangan Tenaga Kerja Menjamur Di Organisasiregional, Pemerintah Diminta Cepat Tanggap

JAKARTA – Ekonom Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengingatkan agar pemerintah Sebagai secara khusus memberi perhatian Yang Berhubungan Bersama Gaya yang terjadi belakangan ini Di Organisasiregional terutama Di Thailand yang sektor industrinya Merasakan kemunduran. Seperti diberitakan kantor berita Reuters, Thailand Merasakan gelombang penutupan pabrik dan Pengurangan Tenaga Kerja besar-besaran. Di 2.000 pabrik ditutup Di setahun belakangan Bersama jumlah lapangan kerja yang hilang Di 51.500.

Perdana Pembantu Pemimpin Negara Thailand Srettha Thavisin menyebutkan bahwa tingkat utilisasi industri turun hingga Di bawah 60% hingga membuat tak bisa mencapai Perkembangan ekonomi yang diharapkan yaitu Di atas 5%.

Badan Pendesainan nasional Thailand, National Economic and Social Development Council, Mengeluarkan pernyataan bahwa masalah tersebut muncul salah satunya Sebab arus deras Barang Dagangan Perdagangan Masuk Negeri Di China yang membuat industri Di negerinya kesulitan bersaing.

Abdillah menyampaikan kekhawatirannya masalah serupa bisa terjadi Di Indonesia jika pemerintah tidak cepat tanggap. Menurutnya tanda-tanda Situasi tersebut kelihatan Di banyaknya pemutusan hubungan kerja (Pengurangan Tenaga Kerja) Di industri tekstil yang Pada ini Memperoleh hantaman cukup besar Di Barang Dagangan-Barang Dagangan Perdagangan Masuk Negeri.

“Berkaca Di Situasi yang terjadi Di Thailand, utilisasi yang rendah Menunjukkan permintaan konsumen yang rendah juga. Hal ini bisa disebabkan Dari efek substitusi Sebab ada Barang Dagangan yang jauh lebih murah Di luar negeri misalnya. Samping Itu Sebab penurunan daya beli Di Di negeri. Di masa suram ekonomi dunia Sebab Politik Global yang tidak mendukung, pemerintah perlu melakukan afirmasi Aturan Sebagai melindungi produsen Di negeri yang menyerap banyak tenaga kerja,” terang Abdillah Di keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Di situasi ini, Abdillah Menyediakan saran Sebagai beberapa kementerian yang langsung Yang Berhubungan Bersama Bersama Trend Populer Perdagangan Masuk Negeri Barang Dagangan murah Di China yang bisa berdampak sangat merugikan Untuk industri Di negeri.

“Pertama, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menurutnya harus mampu mengkoordinir semua kepentingan Bersama baik, Untuk Kesejaganan baik produsen maupun konsumen Di negeri. Kedua, Kementerian Perindustrian harus menjalankan Aturan seleksi Perdagangan Masuk Negeri yang ketat dan selalu Mengkaji Bersama Di dampak Aturan Di daya saing industri Di negeri,” sebut Abdillah.

“Ketiga, Kementerian Keuangan harus mampu menciptakan Aturan tarif Perdagangan Masuk Negeri yang mendukung daya saing industri Di negeri. Keempat, Kementerian Perdagangan perlu menegaskan sikapnya Di mendukung kepentingan nasional Bersama tidak menghalangi pelaksanaan regulasi pengetatan Perdagangan Masuk Negeri yang sekarang dilakukan,” tambah Abdillah.

Menurutnya penegasan penyikapan Di kementerian-kementerian yang bertanggung jawab Di memajukan sektor industri Di negeri menjadi krusial Di Di situasi Barang Dagangan Perdagangan Masuk Negeri Di China deras masuk Di Indonesia. Dan yang juga sangat penting adalah melindungi sektor-sektor Industri padat karya Di Indonesia Di serangan Perdagangan Masuk Negeri. Pandangan tersebut disampaikan Di Di meningkatnya Barang Dagangan Perdagangan Masuk Negeri masuk Di pasar Indonesia Sesudah berlakunya Permendag No. 8 Tahun 2024 yang merelaksasi aturan Perdagangan Masuk Negeri dan Penolakan pelaku industri Di negeri.