Hasyim Asy’ari Diberhentikan Bersama Sebab Itu Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara, Istana Akansegera Tindak Lanjuti Bersama Keppres

JAKARTA – Istana menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Yang Berhubungan Bersama pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara). Pihaknya Akansegera segera menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani Kartu Peringatan kode etik Bersama penyelenggara Pemilihan Umum,” ujar Koordinator Staf Khusus Kepala Negara Ari Dwipayana Di keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Ari mengatakan bahwa Istana Akansegera menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut Bersama menerbitkan Keputusan Kepala Negara (Keppres).

“Mengenai Pembatasan pemberhentian tetap Untuk Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara Hasyim Asy’ari Bersama DKPP Akansegera ditindaklanjuti Bersama penerbitan Keputusan Kepala Negara,” kata Ari.

Pemerintah, kata Ari, memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Serentak 2024 Akansegera berlangsung sesuai jadwal meski DKPP memberhentikan Hasyim Bersama jabatan Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara.

“Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah Serentak serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, Lantaran terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu Untuk mengisi kekosongan anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara,” jelas Ari.

Sebelumnya Itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Bersama jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara).

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Berhubungan Bersama Perkara Hukum dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Di anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Bersama Pengadu.

“Dua, Menyediakan Pembatasan pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Dari putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang Heddy Lugito Hingga Ruang Pertemuan Utama DKPP, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Kepala Negara RI Untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Dari putusan ini dibacakan. “Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.