Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Dewan Perwakilan Rakyat Desak Prabowo Evaluasi Langkah Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Ri terpilih Menimbang kembali Langkah hilirisasi Setelahnya resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Langkah hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Didalam kata berhasil Lantaran keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Didalam kerusakan lingkungan Hingga semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Keadaan Kelompok Hingga Disekitar tambang, malah hidup Untuk Kepuasan yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Terkait Didalam Kemiskinan Global yang justru terjadi Hingga Area kaya SDA atau Area yang digencarkan Langkah hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Untuk Dari Pemerintah dan para ahli.

“Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Lantaran rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Didalam dana Untuk hasil (DBH) serta Pph lainnya Dari Pemerintah Area, termasuk juga merebaknya Peristiwa Pidana Hukum-Peristiwa Pidana Hukum Kejahatan Keuangan tambang. Agar pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Untuk Keadaan Kelompok atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Untuk pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Kelompok direkrut hanya sebatas pekerja kasar Lantaran keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Untuk pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebihterus merosotnya pembangunan bidang Agrikultur Hingga Area tersebut.

Sebab itu, Yang Terkait Didalam Langkah hilirisasi, pihaknya meminta agar Ri berikutnya Menimbang Aturan yang berlaku Di ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Untuk Keadaan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Perdagangan Keluar Negeri produk nikel setengah Dari Sebab Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Mendorong hilirisasi nikel Didalam nilai tambah tinggi Agar efek gandanya Untuk Kelompok Meresahkan Didalam membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Hingga Di Itu, perlu audit komprehensif Pada smelter-smelter Didalam China yang rawan kebakaran Agar menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.