Jangan-jangan Ada Produk Hukum yang Berencana Dikeluarkan

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP , Adian Napitupulu buka suara soal Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) reshuffle atau kocok ulang Pejabat Tingginegara Ke Tim Pejabat Tingginegara Indonesia Maju. Pasalnya, pemerintahan Jokowi sudah memasuki masa akhir jabatannya.

Adian tak menampik bahwa keputusan melakukan reshuffle merupakan hak istimewa Untuk Kepala Negara. Akan Tetapi demikian, ia menyebut bahwa rakyat membutuhkan penjelasan.

“Kenapa Sesudah Itu saya ganti si A Bersama si B, Sebab 1, 2, 3, 4, dan rakyat tahu alat ukur itu. Orang yang tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif, tetapi rakyat perlu tahu dasar-dasar pertimbangannya,” kata Adian kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Yasonna Laoly, merupakan Pejabat Tingginegara Untuk PDIP yang terkena reshuffle kali ini. Yasonna digantikan Bersama Supratman Andi Agtas Untuk jabatannya sebagai Pejabat Tingginegara Hukum dan Ham (Menkumham).

Adian pun bertanya-tanya alasan dibalik pergantian Pejabat Tingginegara ini. Menurutnya, jika Kepala Negara tidak Menyediakan penjelasan, maka rakyat bebas juga Sebagai menafsiran pergantian Pejabat Tingginegara ini.

“Artinya bahwa menjadi penting, pengambilan keputusan ini Sebab apa? Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi Sebelum 2014 apakah menukar teman lama Bersama teman Terbaru adalah sebuah kebiasaan? Ataukan memang ada hubungan kehadiran Pak Yasonna Ke deklarasi Edy Rahmayadi ataukah ada hubungan perpanjangan massa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangani pak Yasonna atau ada apa?” tanya Adian.

“Atau jangan-jangan ada produk hukum yang Berencana dikeluarkan Untuk waktu 43 hari ini yang Mungkin Saja tidam disetujui Bersama Pak Yasonna atau Pak Yasonna Dikatakan sebagai gangguan atau hambatan Sebagai Menerbitkan produk hukum Untuk 43 hari terkahir ini,” kata dia.

Adian juga bertanya apakah reshuffle Pejabat Tingginegara ini didasari alasan kuat Sebagai menjawab segelintir permasalahan yang muncul Ke rakyat. Adian mengaku tak setuju jika alasan reshuffle hanya didasari kepentingan kekuasaan.

“Artinya ketika Sesudah Itu dia tidak Berencana ada hubunganhya Bersama problem-problem kerakyatan, dia hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu Pemerintah Sebagai siapa? Sebagai kami atau Sebagai kamu saja? Kira-kira seperti itu,” tutup dia.

(maf)