JK Nilai Langkah MBG Perlu Dievaluasi, Pelaksanaan Diserahkan Di Daerah, Bukan BGN

JAKARTA – Mantan Wakil Pemimpin Negara Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya diserahkan kepada pemerintah Daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi projek, tidak. Evaluasi pelaksanaan,” kata JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. “Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?” ujar JK.

Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus Mengadakan MBG Ke seluruh Daerah hingga tingkat kecamatan. Sebagai itu, JK menyarankan agar pelaksanaan Langkah MBG bisa diberikan Ke pemerinrah Daerah.

“Kalau ini kan BGN sampai Di kecamatan, mana bisa. Serahkan Di Daerah saja pelaksanaan contohnya,” ucap JK.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) Mengungkapkan Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan Ke 38 provinsi Ke Indonesia. Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Langkah MBG kepada Pemimpin Negara Prabowo Subianto Ke Senin (24/2/2025).

“Tadi hanya melaporkan Yang Berhubungan Didalam Didalam pelaksanaan Langkah Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap Ke 38 provinsi, Lantaran yang Papua Ditengah Terbaru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan Ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan Di pemerataan akses gizi Untuk Komunitas. Dadan juga menyebut pekan ini Langkah tersebut sudah bisa melayani lebih Di 2 juta penerima manfaat. “Karena Itu Di waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai Ke 38 provinsi dan Ke 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih Di 2 juta penerima manfaat,” jelasnya.