Joe Rogan Pertanyakan Standar Ganda Penegak Hukum

Joe Rogan mengkritisi penangkapan CEO Telegram Pavel Durov dan menyebutnya sebagai standar ganda. Foto: ist

JAKARTA – Sinarwan dan influencer Joe Rogan ikut Memberi Tanggapan Yang Berhubungan Didalam penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov, Dari otoritas Prancis Untuk episode terbaru podcast The Joe Rogan Experience (JRE).

Durov, yang warga Bangsa Prancis, ditahan Ke sebuah bandara Disekitar Paris. Alasannya? Tuduhan bahwa platformnya, Telegram, telah digunakan Bagi kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan perdagangan Psikotropika.

Rogan mempertanyakan keadilan Yang Berhubungan Didalam penangkapan tersebut. “Apakah kita harus Menyita Google Lantaran Gmail digunakan Bagi pencucian uang dan penjualan Psikotropika Lantaran itu pasti terjadi?”

Nilai Rogan adalah bahwa banyak platform, termasuk platform besar seperti Google, dapat disalahgunakan Dari penjahat. Karena Itu mengapa Telegram dijadikan sasaran?

Selain Rogan, Elon Musk, juga memposting serangkaian tweet dan tanggapan tentang topik tersebut Pada berkembang.

Dia mencuit, “Yeah, this is super messed up!” dan “POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme.”

Baker, mantan agen CIA dan tamu JRE yang sering hadir, menjelaskan bahwa penangkapan Durov kemungkinan besar terjadi Lantaran jejaring sosialnya Memiliki reputasi tidak bekerja sama Didalam penegak hukum, terutama Ke Prancis.

Mereka “tidak bekerja sama Didalam investigasi kriminal, tidak Memberi informasi atau mematuhi permintaan Didalam … Europol, Interpol,” kata Baker.

Reaksi Rusia Di penangkapan tersebut sangat mengejutkan Lantaran Durov, yang lahir Ke Rusia, pernah Merasakan konflik Didalam pemerintah Rusia mengenai masalah serupa. “Ini semua tentang kebebasan berekspresi Ke sana Ke Rusia,” canda Rogan.

Muncul juga berita bahwa Kesejajaran keuangan platform perpesanan dan media sosial populer Telegram tidak Untuk Situasi terbaik.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Joe Rogan Pertanyakan Standar Ganda Penegak Hukum