Kecam Pemecatan Karyawan Massal Karyawan Tekstil, Buruh Bakal Kembali Aksi Massa 8 Juli Besok

JAKARTA – Aksi Massa buruh yang menuntut pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024, belum menuai hasil yang diharapkan. Para massa buruh yang gusar lantaran maraknya Aksi Massa Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemecatan Karyawan massal khususnya Di industri tekstil , memastikan Akansegera kembali turun Aksi Massa Di 8 Juli 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Dari Ketua Umum SPN (Serikat Pekerja Nasional), Iwan Kusmawan selepas melakukan audiensi Didalam Regu perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Iwan mengatakan, hasil Untuk audiensi tersebut belum Memperoleh kepastian yang diharapkan.

“Kami sampaikan sekali lagi, kami Di tanggal 8 Juli nanti Akansegera datang kembali Ke Kemendag Sebagai menyuarakan Permintaan kami,” ujar Iwan Di ditemui selepas audiensi, Rabu (3/7/2024).

Iwan mengungkapkan, terdapat Regu perwakilan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perdagangan telah mencatat beberapa masukan yang disampaikan Dari perwakilan massa Aksi Massa buruh. Ia mengatakan, jika respons Kemendag masih sama saja, yakni Pemecatan Karyawan massal masih terjadi, maka pihaknya Akansegera membawa para pekerja yang menjadi korban Pemecatan Karyawan tersebut.

“Kita Akansegera bawa para buruh yang Di-Pemecatan Karyawan kesini (Kemendag), kita Akansegera perlihatkan kepada pak Pembantu Presiden Pembantu Presiden bahwa ini lho dampak Untuk Permendag Nomor 8 Tahun 2024,” jelas Iwan.

“Dimana para pekerja yang Di-Pemecatan Karyawan, pabriknya juga tutup, dan silahkan sekarang saya Akansegera kembalikan kepada pak Pembantu Presiden Pembantu Presiden Sebab sudah menandatangani regulasi tersebut,” lanjut Iwan.

Didalam Detail, Iwan menyampaikan, pertemuan tersebut Merundingkan permohonan buruh agar mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang ditengarai menjadi biang keladi Pemecatan Karyawan massal buruh tekstil Di ini. Akan Tetapi demikian, Iwan mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan audiensi yang sia-sia.

“Pemerintah Lewat perwakilan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perdagangan, meyakini betul Permendag 8 Tahun 2024 ini tidak Mungkin Saja dicabut. Mereka meyakini kalau Permendag itu dicabut, maka Pembelian Barang Untuk Luar Negeri menjadi terbebani,” jelas Iwan kepada wartawan Di kompleks Kemendag RI.