Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Bermotor Roda Dua Wajib Asuransi Mulai Tahun Didepan, Pengamat: Tambah Beban Setelahnya Tapera

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berencana mewajibkan seluruh Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Kendaraan Pribadi Di Indonesia wajib Memperoleh asuransi third party liability (TPL) Di awal 2025. Ini diatur Untuk Undang-Undang No 4 tahun 2023 tentang Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perundang-Undangan PPSK).

Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo menilai Keputusan ini dapat menimbulkan keraguan alias skeptis Di kalangan Komunitas apabila tidak disertai Pembelajaran yang masif.

“Pemilik kendaraan Berencana menyambut Bersama skeptis Lantaran Berencana menambah beban pengeluaran Komunitas yang Sebelumnya Itu sudah Di didera Bersama Permasalahan kenaikan Pph Iuran TAPER A, standardisasi BPJS dan lain-lain,” kata Irvan, Rabu (17/7/2024).

Sosialisasi dan Pembelajaran yang masif, terang Irvan, menjadi sangat penting lantaran daya beli Komunitas yang Untuk menurun Supaya dikhawatirkan Berencana menambah ongkos kendaraan bermotor.“Perlu sosialisasi, mengingat Kemakmuran Komunitas Ditengah Merasakan penurunan daya beli dibuktikan Bersama rendahnya tingkat penjualan Kendaraan Pribadi dan konsumsi Di umumnya,” jelasnya.

TPL merupakan produk asuransi yang Memberi ganti rugi Bagi pihak ketiga yang secara langsung disebabkan Bersama kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin Untuk polis.

Irvan menyebut Inisiatif ini Berpotensi Bagi memacu inklusi asuransi Di kalangan Komunitas, mengingat besaran Pertumbuhan kendaraan bermotor Di tanah air. “Kewajiban ini bagus bila didukung ekosistem regulasi yang baik Untuk regulator dan market conduct yang baik Untuk pelaku asuransi,” terangnya.

Sebelumnya Itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, terdapat perubahan sifat asuransi itu Untuk yang Sebelumnya Itu sukarela menjadi wajib menyusul payung hukum Perundang-Undangan PPSK.

“Di Undang-Undang Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perundang-Undangan P2SK) juga sudah diatur bahwa asuransi kendaraan bisa menjadi bersifat wajib Bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor, sekarang Untuk disiapkan aturan turunannya Bersama pemerintah,” kata Ogi Untuk Insurance Forum 2024.

Auransi wajib inI sifatnya gotong royong, Supaya bisa menekan kerugian manakala terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak. Bagi harganya, Ogi pun meyakini bahwa harga premi yang dikenakan Berencana lebih murah dibandingkan harga sukarela Di ini.

“Ini harganya nanti Berencana sangat tergantung Bersama jumlah peserta, makin banyak (peserta) yang ikut asuransi wajibnya, tentunya premi yang harus dibayarkan menjadi lebih murah,” tandasnya.