KPK Lelang Ruko Milik Mantan Wakil Rektor UI Ke Margonda Depok, Minat?

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) bakal melelang ruko milik mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Tafsir Nurchamid. Ruko tersebut Ke berlokasi Ke Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat.

“Satu unit ruko yang berlokasi Ke The Great Saladdin Square Blok C Nomor 28, Jalan Margonda Raya, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,” kata Tessa Melewati keterangan tertulisnya, Senin (1/7/2024).

Tafsir merupakan terpidana Peristiwa Pidana Penyalahgunaan Jabatan Untuk proyek pengadaan instalasi Keahlian Informasi Ke Perpustakaan Pusat UI dan divonis 3 tahun penjara Bersama Lembaga Proses Hukum Tinggi Jakarta Ke 2015.

Tessa melanjutkan, lelang tersebut Berencana digelar Ke 17 Juli 2024 Bersama jenis penawaran lelang Melewati Duniamaya (open bidding) Bersama perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Bangsa dan Lelang (KPKNL) Bogor. Adapun Bagi harga limit Rp1.289.196.000 (Rp1,2 miliar) dan uang jaminan Rp257.839.200 (Rp257 juta).

Diketahui, Lembaga Proses Hukum Tinggi DKI Jakarta memperberat Hukuman Bagi Tafsir Nurchamid. Dia merupakan terdakwa Peristiwa Pidana dugaan Penyalahgunaan Jabatan Untuk proyek pengadaan instalasi Keahlian Informasi Ke Perpustakaan Pusat UI.

“Lembaga Proses Hukum Tinggi DKI Jakarta telah memutus Tafsir Nurchamid, mantan Wakil Rektor UI Bersama pidana penjara Di 3 (tiga) tahun denda Rp200 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan,” ujar Humas Lembaga Proses Hukum Tinggi DKI Jakarta M. Hatta, Untuk pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (9/4/2015).

Hatta mengungkapkan, Majelis Hakim yang memutus Banding tersebut diketuai Bersama Hakim HM Mas’ud Halim dan putusan Bagi mantan Wakil Rektor UI itu, diambil Untuk sidang banding yang digelar Ke 7 April 2015.

Majelis Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Memutuskan pidana penjara Di 2 Tahun 6 Bulan, serta denda Rp200 Juta subsidair 2 bulan kurungan Pada Tafsir Nurchamid.

“Mengadili, Berkata terdakwa Tafsir Nurchamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua, Sinung Hermawan Untuk Lembaga Proses Hukum Tipikor Jakarta, Rabu 3 Desember 2014.

Hakim menilai bahwa Tasfir terbukti telah memenuhi dakwaan kedua yakni melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan sebagaimana telah diubah Bersama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan juncto Pasal 55 ayat (1) Hingga-1 KUHPidana.