KPK Temukan Kecurangan Pelayanan Kesejaganan Ke 3 Fasilitas Medis, Nilainya Rp34 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyuapan ( KPK ) bersama Kementerian Kesejaganan (Kemenkes), BKPP, dan BPJS menemukan dugaan perbuatan curang atau fraud Untuk Langkah pelayanan Kesejaganan. Diduga, fraud tersebut merugikan keuangan Bangsa mencapai Rp34 miliar.

Deputi Upaya Mencegah dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, temuan tersebut berdasarkan monitoring Ke enam Fasilitas Medis yang berada Ke tiga provinsi. Di Fasilitas Medis tersebut, mereka secara khusus Meninjau soal fisioterapi dan operasi katarak.

“Ternyata Ke tiga Fasilitas Medis ada tagihan klaim 4.341 Peristiwa Pidana tapi sebenarnya hanya 1.000 Peristiwa Pidana yang didukung catatan medis. Di Sebab Itu Di 3 ribuan itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya gak ada Ke catatan medis,” kata Pahala Untuk Diskusi Media Upaya Mencegah dan Penanganan Fraud JKN, Rabu (24/7/2024).

Skuat yang terdiri Di KPK, Kemenkes, BPKP, dan BPJS menemukan 39 pasien yang diambil sampel seharusnya hanya 14 orang yang layak Sebagai menjalani operasi katarak. Tetapi, yang diklaim telah melakukan operasi katarak sebanyak 39 orang. Atas temuan tersebut, KPK pun Mengungkapkan fokus Pada dua jenis fraud, yakni phantom billing dan medical diagnose.

“
Bedanya, phantom billing orangnya enggak ada terapinya enggak ada, klaimnya ada. Kalau medical diagnose orangnya ada, terapinya ada, klaimnya kegedean, kira-kira gitu ya,” ujarnya.

“Hasil Di audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini, kita angkat Ke Skuat ini (KPK, Kemenkes, BPJS, dan BPKP) ada 3 RS gitu yang phantom billing saja, tiga (RS) ini melakukan phantom billing, artinya mereka merekayasa semua dokumen yang satu ada Ke Jawa Ditengah Di Rp29 miliar klaimnya, yang dua ada Ke Sumatera Utara itu ada Rp4 miliar dan Rp1 miliar itu hasil audit atas klaim Di BPJS Kesejaganan,” sambungnya.