Mendagri Usul Pelantikan Kepala Daerah Bertahap Mulai 1 Januari 2025

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Untuk Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengusulkan pelantikan kepala Daerah dilakukan secara bertahap. Dia menyebut, tahap pertama bisa dimulai Ke 1 Januari 2025.

“Usulan kami nanti adalah (pelantikan) Pemilihan Kepal Adaerah ini dilakukan secara bertahap. Dari Sebab Itu, yang tidak ada sengketa, gugatan, kita Membahas timing-nya adalah tanggal 1 Januari 2025,” kata Tito Ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Senin (8/7/2024).

“Kenapa? Lantaran ada pasal Berkata bahwa kepala Daerah definitif berakhir tahun 2024, 31 Desember 2024 berarti. Itu berakhir. Kalau berakhir, kan, harus segera kita isi. Kalau memang sudah ada yang terpilih, kenapa enggak cepat diisi aja, tanggal 1 Januari (2025),” sambung dia.

Tito menjelaskan, pelantikan kepala Daerah itu mesti dilakukan serentak Walaupun secara bertahap. Ia pun juga menyinggung jika nantinya ada yang melaporkan sengketa Pemilihan Kepal Adaerah Ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tujuannya adalah ada keserentakan ketika Pemimpin Negara dilantik, kepala Daerah juga dilantik. Agar satu paralel, lima tahun yang sama. Nah, kalau dilakukan serentak sekali saja itu nanti Akansegera membuat banyak yang tertunda. Lantaran, kan, nanti ada sengketa. Pasti ada yang mengajukan Ke MK,” sambungnya.

Mantan Kapolri itu menilai, pelantikan serentak gelombang pertama diusulkan Sebagai yang tidak melaporkan sengketa Pemilihan Kepal Adaerah. Usulan itu diharapkan dapat dilakukan Ke 1 Januari 2025.

“Ini belum final, tapi usulan Bersama Kemendagri nanti. Ini, kan, nanti dibicarakan Bersama Komisi II Lembaga Legis Latif, Lalu Bersama Lembaga Negara, Pengawas Pencoblosan Suara, DKPP. Nah Mutakhir nanti kita itung yang berikutnya lagi ada gelombang yang keduanya. Mungkin Saja, yang sengketa MK-nya satu kali selesai. Mungkin Saja gelombang tiganya yang sengketanya agak panjang. Dari Sebab Itu kita bikin, kalau kami Kemendagri, kami mengajukan namanya pelantikan serentak bertahap, dimulai 1 Januari 2025,” ucapnya.