Menkes Tolak Pembahasan RUU POM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Dagelan Srimulat Saja

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keadaan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah menolak pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pengawasan Perawatan dan Konsumsi (RUU POM). Menurutnya, substansi yang ada Di RUU POM secara keseluruhan telah tertuang Di regulasi lain, seperti Aturantertulis Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keadaan, Aturantertulis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Bersama metode Omnibus, dan peraturan pelaksanaannya.

Menyambut Baik itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX Saleh Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan, apakah DIM yang diajukan Dari Dewan Perwakilan Rakyat benar seluruhnya dihapus. Sebab, pihaknya belum Memperoleh DIM yang dimaksud.

“Pertama, bahwa memang ada muatan-muatan Di Di RUU POM yang sudah masuk Di Aturantertulis yang sudah disampaikan Menkes. Nah, tapi apakah betul DIM yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat ditolak semua?” kata Saleh Di Diskusi Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, Selasa (2/7/2024).

Menyambut Baik pertanyaan Saleh, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Nihayatul Wafiroh Berkata bahwa DIM RUU POM benar statusnya dihapus seluruhnya Dari pemerintah. “Secara singkat saya lihat, memang semuanya dihapus, keterangan dan tanggapan Di 793 DIM semuanya, saya lihat halaman per halaman, dihapus semuanya,” ungkap Nihayatul.

Ruang Diskusi pun Lebihterus panas Sesudah anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Asmara Memberi pernyataan. Disampaikan olehnya bahwa pemerintah bercanda Bersama pembahasan RUU POM ini.

Bagaimana tidak, dikatakan Dari Dewi, 793 DIM yang dihapus itu termasuk dikatakan Di menimbang bahwa Keadaan merupakan sesuatu yang penting. Malahan, lanjutnya, sampai kata-kata ‘juga Bersama persetujuan bersama, memutuskan menetapkan Aturantertulis POM’, semuanya dihapus.

“Karena Itu, maksudnya apa? Dagelan srimulat saja. Bercanda saja. Ya, enteng-enteng saja Pak Pembantu Presiden Pembantu Presiden dan seluruh jajaran pemerintah. Nah, Sebagai Alternatif, mau dibahas Di Panja, apa yang mau dibahas? Alattulis kosong?” kata Dewi.

“Nyawa atau ruh daripada RUU ini kan dibuat Bersama pertimbangan khusus, juga disahkan Bersama pembahasan khusus. Belum dibahas saja sudah dihapus. Karena Itu sebenarnya, kalau menurut hemat saja, ya, jujur saja kalau cuma asal DIM, mau begini, terlampau naif, pura-pura enggak tahu, apa memang sengaja saja?” tegasnya.

“Kalau enggak ada niat bahas, kan sudah bolak balik saya sampaikan batalkan saja. Komunitas perlu tahu 793 DIM dihapus, pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat kenapa Aturantertulis ini dibutuhkan pun dihapus,” tambahnya.

Di kesempatan itu juga Dewi menyentil Menkes.”Kalau cuma formalitas, mending datang Hingga sini (Raker bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI) serahkan Alattulis kosong saja, Supaya rakyat bisa melihat. Kita fair-fairan saja Di sini,” pungkasnya.

(rca)