Perindo Soroti Perdagangan Masuk Negeri Ketahanan Pangan yang Melonjak Tembus Rp223 Triliun

JAKARTA – Partai Perindo menyoroti ancaman krisis Ketahanan Pangan Ke Indonesia. Krisis Ketahanan Pangan menjadi tantangan Kepala Negara terpilih Prabowo Subianto Untuk bisa memastikan ketersediaan Ketahanan Pangan Di lima tahun Hingga Di.

Ketua DPP Perindo bidang Ketahanan Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, Firda Riwu Kore mengatakan Indonesia terus ketergantungan Negeri Ke Perdagangan Masuk Negeri Ketahanan Pangan yang mencapai nilai USD13,8 miliar atau setara Rp223 triliun Ke 2023. Dia mengatakan hal tersebut berdasarkan kenaikan Perdagangan Masuk Negeri beras yang mencapai 785,5% Ke 2023 dibandingkan 2022.

“Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya krisis Ketahanan Pangan seperti Krisis Lingkungan ekstrem, kekurangan tenaga kerja dan alih fungsi lahan yang lebih dominan Hingga arah pemukiman dan industri. Akan Tetapi hal-hal Di seharusnya dapat diatasi Dari pemerintah Di tindakan-tindakan preventif maupun regulasi yang baik,” ujar Firda Pada dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Firda mengungkapkan bahwa Perindo menyarankan tiga hal guna menjadi solusi Untuk penyebab ancaman krisis Ketahanan Pangan. Pertama guna menanggulangi Krisis Lingkungan ekstrim, lanjut Firda, pemerintah dapat memetakan iklim yang disesuaikan Di potensi produksi Ketahanan Pangan secara efektif.

“Misalkan Untuk iklim yang ekstrem, pemerintah dapat mengupayakan pemetaan iklim dan produksi Ketahanan Pangan yang lebih masif Ke Situasi cuaca yang baik,” terang Firda.

Solusi kedua, Firda menuturkan pemerintah dapat membangkitkan gairah milenial dan Gen-Z Untuk kembali tertarik Ke lapangan pekerjaan Ke sektor Ketahanan Pangan. Ia mencontohkan, pemberian upah yang lebih tinggi dibarengi insentif atas jaminan Sukses panen.

“Perihal tenaga kerja, pemerintah dapat Menyediakan upah yang lebih tinggi yang setara Di pekerjaan lainnya atau jaminan Sukses panen dan stabilitas harga Supaya sektor Pertanian dapat dilirik dan Disorot sebagai pekerjaan yang cukup menjanjikan dilihat Di perspektif ekonomi,” katanya.

Lebih Jelas, Untuk solusi ketiga Ke aspek alih fungsi lahan Pertanian, Firda menilai pemerintah lebih tegas menegakkan regulasi penggunaan lahan agar stabilitas ketersediannya dapat terjaga.

“Berkaitan Di alih fungsi lahan, pemerintah dapat melakukan upaya regulasi Untuk penggunaan lahan yang tepat guna, agar ketersediaan lahan tetap terjaga dan stabilitas lingkunganpun dapat diperhatikan,” ujarnya.