Pernyataan Jokowi Soal HGB Laut Dinilai Memperkeruh Situasi dan Tanpa Introspeksi Diri

JAKARTA – Pernyataan Kepala Negara Di-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) laut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas. Jokowi terkesan menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan satu pintu tanpa introspeksi diri sendiri.

“Sebagai mantan Kepala Negara tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mendalam Sebelumnya Mengeluarkan pernyataan. Sebagai Alternatif, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari, Sabtu (25/1/2025).

Sebagai mantan Kepala Negara diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang Merangsang rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan Memberi komentar yang justru memperburuk keadaan.

Malahan, sikap Jokowi yang menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman Di transisi kepemimpinan.

“Jokowi harusnya paham Di sudah bukan lagi Di posisi penguasa penting Untuk menghargai otonomi Lokasi dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.

Dia juga mengkritik Keputusan reklamasi Di Semarang, Jawa Di, yang mengorbankan ribuan hektare sawah produktif yang terjadi Di masa pemerintahan Jokowi.

“Reklamasi itu menjadi salah satu warisan buruk yang harus dipertanggung jawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampak Keputusan yang beliau buat adalah suatu bentuk kelalaian Di tanggung jawab kepemimpinan,” tegasnya.

Menurut dia, kekacauan yang terjadi Di ini tidak lepas Bersama warisan Keputusan Jokowi Pada menjabat. “Apa yang diutarakan Jokowi bak peribahasa lama menepuk air Di dulang, terpercik muka sendiri sepertinya beliau kebanyakan main air kolam,” ucapnya.

Sudah saatnya pemerintah Di ini Di bawah kepemimpinan Kepala Negara Prabowo Subianto menegakkan hukum tanpa pandang bulu.