Direktorat Jenderal (Ditjen) Perpindahan Penduduk mengungkapkan Merasakan peningkatan proses pidana warga Bangsa Foreign (WNA) dan warga Bangsa Indonesia (WNI) Di semester I 2024. Foto/Istimewa
Silmy menjelaskan, semester pertama ini pihaknya telah memproses pidana 77 yang terdiri Untuk WNA dan WNI. Untuk jumlah tersebut, 29 berkas Perkara Hukum telah dinyatakan lengkap (P21) dan enam Hingga antaranya merupakan Perkara Hukum Hukum tindak pidana ringan.
“Tidak hanya WNA yang kami proses (pidana), ada juga WNI. Ancaman hukuman terberatnya penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar,” kata Silmy Lewat keterangan tertulisnya, yang dikutip Selasa (16/7/2024).
Silmy menyebutkan, Individu Terduga yang dijerat ancaman dimaksud telah melanggar Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas percobaan tindak pidana penyelundupan manusia. Perkara Hukum Hukum tersebut ditangani Bersama Kantor Perpindahan Penduduk Kelas I Khusus TPI Medan dan Kantor Perpindahan Penduduk Kelas II TPI Entikong.
“Penyelundupan manusia menjadi Permasalahan Internasional yang kompleks dan berbahaya, Bersama dampak yang luas Untuk korban, Kelompok, dan Bangsa. Ancaman ini tidak hanya datang Untuk luar negeri, tetapi juga Untuk Untuk negeri. Ini yang kita waspadai,” ujarnya.
Di Pada Yang Sama Untuk 77 Perkara Hukum Hukum, 32 Hingga antaranya atau Di 41 persen Perkara Hukum Hukum adalah pidana atas Pelanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Bersama ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda paling banyak Rp500 juta.
Menurutnya, pasal ini menjerat orang Foreign yang dokumen perjalanan dan visanya sudah tidak lagi berlaku atau Memiliki dokumen perjalanan yang ditengarai palsu.
“Saya instruksikan kepada semua jajaran Sebagai menggiatkan operasi secara berkala, perkuat sinergisitas Bersama APH (aparat penegak hukum) lain. Jangan beri celah orang Foreign Sebagai berbuat kriminal Hingga Bangsa kita,” pungkasnya.
(rca)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Perpindahan Penduduk Ungkap Peningkatan Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 166 Persen