Punya Banyak Kendaraan Dinas, Gubernur Jabar Pilih Innova Zenix

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inventarisasi aset kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memutuskan Sebagai menyumbangkan sebagian besar Kendaraan Pribadi serta sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua dinas Ke sejumlah instansi.

Berdasarkan pemaparan stafnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Memperoleh berbagai jenis kendaraan dinas mulai Didalam roda empat jenis menengah hingga berkelas mewah.

Akan Tetapi Didalam banyaknya kendaraan dinas itu, ia hanya memilih satu unit Kendaraan Pribadi Sebagai mobilitas gubernur yaitu Toyota Innova Zenix.

“Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh,” ujar Dedi Untuk unggahan video Ke media sosialnya.

Berikut daftar kendaraan dinas Gubernur Jabar:

– Toyota Alphard 2020
– Kendaraan Hyundai Ioniq 5 2022
– Kendaraan Hyundai Ioniq 6 2020
– Toyota Camry 2016
– Toyota Crown 2017
– Patwal Kendaraan Hyundai Ioniq 6 2020
– Toyota Altis 2014
– Toyota Fortuner 2014
– Kendaraan Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3
– Toyota Rush 2014
– Suzuki APV 2016
– Daihatsu Gran Max pick-up 2014.

Aset Kendaraan Bermotor Roda Dua Gubernur Jabar:

– Royal Enfield 2020
– BMW Motorrad 2020
– Honda CB500X
– Yamaha Xmax250
– Kendaraan Bermotor Roda Dua Honda CB500X Didalam Pewarna merah standar.

Dedi memutuskan Sebagai menyumbangkan sejumlah kendaraan ini Ke berbagai dinas, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta stafnya. Ia juga Menyediakan Kendaraan Mercedes-Benz Sprinter sebagai Puskesmas keliling, Toyota Alphard Sebagai Sekretaris Daerah, dan Toyota Camry 2016 Sebagai salah satu dinas atau dilelang jika biaya perawatannya terlalu mahal.

Sambil Itu satu unit Kendaraan Hyundai Ioniq 5 diberikan kepada stafnya dan Kendaraan Hyundai Ioniq 6 dialokasikan Sebagai Bupati Kuningan.

Keputusan Dedi Mulyadi ini diambil Didalam alasan efisiensi dan penghematan biaya operasional pemerintah.

“Jangan terlalu banyak [kendaraan dinas], lieur [pusing]. Nanti numpuk biaya pemeliharaan, Penanganan, Pajak Lainnya, Ke kita. Nanti Didalam Sebab Itu boros,” kata Dedi.

(can/dmi)