Rano Karno Bahas Dukungan Pemerintah dan Cas Sepeda Listrik Di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia —

Bakal Kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membawa ide Sebagai menyelesaikan masalah polusi udara seolah tidak ada habisnya Di Jakarta.

Menurut Rano, Menyediakan Dukungan Pemerintah Sepeda Listrik Di Di tingginya Harga Bahanbakar Minyak bisa Mengurangi polusi udara.

“Usaha pemerintah pusat sudah. Makanya kenapa sekarang? Satu, diberikan Dukungan Pemerintah Sebagai listrik. Itu kan salah satu. Sebagai Mengurangi pertama adalah karbon, kedua jumlah kendaraan. Bensin makin naik, Berlari Ke listrik,” kata Rano Di Jakarta, Minggu (1/9) dikutip Di detikcom.

Di Di Itu ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan sistem guna mendukung Sepeda Listrik. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menambah titik pengisian daya Kendaraan Pribadi Elektrik.

Titik-titik pengisian daya Kendaraan Pribadi Elektrik diadakan sebab belum tentu hunian bisa mengakomodasi kebutuhan listrik kendaraan. Pengisian daya pun bakal dibebankan biaya.

“Kalau rumahnya cuma 900 Watt, mau beli Kendaraan Pribadi Elektrik, makanya kenapa Di pom-pom bensin ada Sebagai bisa ngecas. Kan itu sebetulnya. Ngecas bayar nggak? Harus bayar. Nggak Bisa Jadi gratis. Nah Karena Itu artinya sistemnya harus disiapkan. Kita harus Ke Didepan melihat,” tambahnya.

Sebagai diketahui, Sejumlah Aturan telah dibuat Pemprov DKI Jakarta buat mendukung penggunaan Sepeda Listrik. Adadua Aturan yang diterbitkan semasa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta.

Salah satunya Aturan yang diterbitkan adalah menghapus Pph Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat.

Aturan khusus lainnya Sebagai Sepeda Listrik yakni bebas aturan ganjil genap Di jalanan Jakarta.

Rano Karno dipilih sebagai bakal Kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi bakal Kandidat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya diusung Di PDIP.

Pramono-Rano resmi mendaftar sebagai pasangan Kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Di KPUD DKI Jakarta Di Rabu (28/8).

(els/mik)