Tarik Ulur Penetapan UMP 2025, Pengamat Wanti-Wanti Potensi Bahayanya

JAKARTA – Putusan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dinilai harus segera dilaksanakan. Pengamat Ketenagakerjaan Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi menyebutkan, jika penetapan yang direncanakan maksimal sampai akhir tahun ini, tidak terlaksana juga, maka ancaman Pada Perkembangan ekonomi Ke awal tahun 2025 Lebih terlihat.

Tadjudin menjelaskan, penetapan UMP 2025 memang Di digodok agar melaksanakan saran Di putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Berhubungan Bersama standar UMP tersebut.

“Sebab menurut hemat saya, kenaikan upah minimum Memperoleh potensi yang cukup besar, Untuk Memperbaiki daya beli dan Mendorong Perkembangan ekonomi Lewat peningkatan konsumsi,” ujar Tadjudin Di tayangan Market Review IDX Channel, Senin (25/11/2024).

“Karena Itu kalau itu nanti sampai tertunda-tunda, Sebab potensi besar itu Akansegera hilang,” sambung Tadjudin.

Meski tertunda, Tadjudin mengatakan, pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Memperoleh waktu yang cukup sampai akhir tahun agar merumuskan secara hati-hati.

“Menurut hemat saya itu perlu Sebab harus menyesuaikan Bersama keputusan MK yang berkaitan Bersama perhitungan upah minimum. Dan itu harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana,” jelas Tadjudin.

Sekbagai informasi, tarik ulurnya penetapan UMP 2025 itu Yang Berhubungan Bersama Bersama putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil atas Aturantertulis Nomor 6 Tahun 2023 Di penetapan peraturan pemerintah (PP) pengganti Aturantertulis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi Aturantertulis.

Akansegera tetapi, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Tenaga Kerja atau Menaker Yassierli menerangkan, penetapan UMP 2025 Akansegera dilakukan maksimal Ke Desember 2024. Di ini Kemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah Bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartite Nasional, yang ditargetkan Akansegera selesai Ke minggu ini. Hasil perumusan Akansegera disampaikan Ke Kepala Negara Prabowo Subianto.

Sambil MK Di putusan 31 Oktober 2024 meminta pasal Yang Berhubungan Bersama pengupahan harus memenuhi kebutuhan hidup pekerja, buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi Konsumsi dan minuman, sandang, perumahan, Belajar, Kesejajaran, Wisata dan jaminan hari tua.

MK juga meminta agar struktur dan skala upah harus proporsional, Sesudah itu Akansegera menghidupkan kembali peran aktif Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Di penentuan upah minimum serta mengembalikan upah minimum sektoral.