Tolak Pembahasan RUU POM, Menkes Kena Semprot Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Keadaan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin Berkata bahwa substansi materi Yang Berhubungan Didalam Rancangan Undang-Undang Pengawasan Terapi dan Minuman (RUU POM) secara keseluruhan telah diatur secara komprehensif Untuk regulasi lain. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang (Perundang-Undangan) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keadaan, Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Didalam metode Omnibus, dan peraturan pelaksanaannya.

“Agar pemerintah merasa tidak perlu diatur secara tersendiri,” ungkap Menkes Untuk Pertemuan Kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/7/2024).

Sebelumnya Itu, telah terkumpul Daftar Inventaris Masalah (DIM) Yang Berhubungan Didalam RUU POM sebanyak 793 DIM. Di kesempatan itu, Menkes merinci sangat detail Yang Berhubungan Didalam substansi yang dimaksudnya.

Pernyataannya itu pun secara tidak langsung menjadi alasan pihaknya melakukan penolakan pembahasan Yang Berhubungan Didalam RUU POM. Menkes memulai Didalam Nilai bahwa Untuk Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keadaan telah diatur substansi mengenai sediaan Pharma, alat Keadaan, perbekalan Keadaan yang memuat Syarat mengenai penggolongan Terapi dan Terapi bahan alam, standar, persyaratan, pembuatan, produksi, dan peredaran.

Demikian juga berkaitan Didalam substansi atau materi pengawasan Terapi dan Minuman, kata Menkes, itu telah menjadi Pada yang diatur Untuk Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keadaan, khususnya Untuk bab yang mengatur mengenai upaya Keadaan, perbekalan Keadaan, dan ketahanan kefarmasian, serta alat Keadaan.

Untuk Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kelaparan Global juga telah diatur Syarat mengenai Kelaparan Global olahan yang menjadi salah satu subjek Untuk pengaturan RUU POM, Di lain mengenai penggolongan Kelaparan Global olahan, informasi produk, peredaran Kelaparan Global olahan, serta Eksperimen dan Pembuatan Kelaparan Global olahan.

“Berkenaan Didalam substansi perizinan usaha yang dimuat Untuk RUU POM, itu telah diatur juga Untuk Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Didalam metode Omnibus secara komprehensif termasuk perizinan sektor Terapi dan Minuman, serta Syarat mengenai pengawasan dan Hukuman Politik,” papar Menkes.

Di Di Itu, berkaitan Didalam tanggung jawab dan tanggung gugat pelaku usaha Yang Berhubungan Didalam kegiatan usaha Terapi dan Minuman, juga telah diatur Untuk Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan kelembagaan, Badan Pengawas Terapi dan Minuman Pada ini sebagai pengejawantahan Untuk hak prerogatif Pemimpin Negara Untuk menjalankan pemerintahan telah dibentuk BPOM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Melewati peraturan Pemimpin Negara Nomor 80 Tahun 2017 yang dilengkapi Didalam desain organisasi Untuk penguatan dan akselerasi pengawasan Terapi dan Minuman secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Menkes, maka keberadaan BPOM Akansegera mampu Mendorong penguatan dan akselerasi pengawasan Terapi dan Minuman secara optimal dan paripurna, serta menjadi bukti bahwa pemerintah sangat concern Untuk Menyediakan perlindungan Untuk Komunitas Di Standar, mutu, dan keterjangkauan Terapi dan Minuman.

Di Di Itu, bidang tugas pengawasan Terapi dan Minuman yang bersifat lintas sektor, yang membutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi juga telah diterbitkan instruksi Pemimpin Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terapi dan Minuman.